Dion DB Putra

Oleh Dion DB Putra
Catatan tentang kemiskinan di NTT

Alas kata
TATKALA menerima dan membaca surat dari Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Kupang pimpinan Sdr. Viktor Manek No. 03/PK/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007 saya tersenyum kecut. Perihal surat itu meminta saya ikut menulis tentang kemiskinan di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), setidaknya dari sudut pandang sebagai insan pers.
Saya tertegun dan bergumam. Apakah Pemuda Katolik kurang kerjaan sehingga mau membuat Buku Pintar Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur? Bukankah masalah kemiskinan di NTT sudah puluhan bahkan ratusan kali dibahas dan dikupas melalui forum diskusi, workshop, seminar dan lain-lain? Banyak buku dan artikel toh sudah menulis tentang masalah itu.
Bukankah para pejabat daerah NTT begitu piawai kalau berbicara tentang kemiskinan. Dan, bukankah telah begitu banyak program yang dijalankan dengan sokongan dana triliunan rupiah untuk mengentaskan kemiskinan?
Saya tersenyum hambar karena hampir sampai pada fase tidak begitu percaya lagi kepada siapa pun yang omong dan bekerja untuk mengentaskan kemiskinan di daerah ini apalagi dari unsur suprastruktur yang berwatak korup dan ingat diri!
Ada 16 instansi Pemerintah Pusat yang tugas pokoknya mengurus masalah kemiskinan. Jumlah yang kurang lebih sama juga ada di level pemerintahan daerah. Tidak sedikit pula lembaga non pemerintah yang berkiprah di bidang yang sama. Kenyataannya semua berjalan sendiri-sendiri. Mereka tidak menjadi tim yang solid untuk menggempur kemiskinan. Dan, sebagian besar rakyat NTT tetap miskin sampai hari ini. Data terbaru tegas memperlihatkan fakta itu. Menurut data tahun 2007, jumlah Kepala Keluarga (KK) Miskin di Propinsi NTT sebanyak 952.107 KK dan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 623.137 RTM.
Kita cuma pintar bicara dan berteori. Cakap berwacana, tetapi gagap, canggung dan tidak cerdas mengeksekusinya lewat karya nyata. Bahkan sebagian orang kita jua tega menjual kemiskinan rakyat NTT untuk memperkaya diri sendiri.
Saya pun tersenyum getir karena setiap kali kita membuka lembaran data dan fakta kemiskinan rakyat NTT, yang marak meriah adalah kebiasaan saling menghujat, saling menyalahkan dan menunjuk kambing hitam. Setiap kali membahas kemiskinan, keluhan demi keluhan yang lebih mengental ketimbang menawarkan solusi obyektif-realistis serta pengakuan jujur dan ikhlas akan ketidakmampuan kita. Kita cenderung ribut melulu. Ribut antara sesama saudara sendiri. Ribut tanpa ujung yang jelas. Sekadar membuang-buang waktu, tenaga, pikiran dan energi tubuh.
Tentang kemiskinan, pemerintah acapkali menuduh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di daerah ini “menjual” kemiskinan rakyat NTT untuk kepentingan aktivis LSM yang bersangkutan. Kepentingan ekonomis dan politis. Juga menuding media massa melaporkan realitas miskin itu secara berlebihan. Sebaliknya LSM tiada henti berteriak lantang tentang ketidakmampuan pemerintah mengelola program dan dana kemiskinan.
Saling tuding semacam itu tidak hanya mencederai perasaan sejumlah aktivis LSM, aparat pemerintah serta stakeholder lain yang bekerja sungguh-sungguh membantu rakyat keluar dari belenggu kemiskinan — tetapi tidak menyelesaikan masalah pokok. Saling tuding dan menyalahkan tidak menghasilkan apa-apa, kecuali sekadar publisitas murahan yang memuakkan. Melahirkan masalah baru sekaligus mencerminkan betapa kita mengalami kemiskinan yang lebih parah yakni miskin hati.
Atas kesadaran itulah pada tempat pertama saya ingin mengajak semua pemangku kepentingan di NTT yang peduli terhadap masalah kemiskinan untuk berhenti mengeluh dan saling menyalahkan! Mari kita hadapi persoalan tersebut dengan akal sehat serta hati yang bersih. Perkaya hati dan otak kita dengan memilih fokus pada tawaran solusi serta berani mengeksekusi. Biar kecil tetapi realistis dan tidak sulit dalam usaha pencapaiannya. Asalkan ada kemauan serta keberanian untuk memikul risiko.

Pengangguran = kemiskinan
Salah satu masalah klasik yang dihadapi NTT adalah pengangguran. Musababnya adalah terbatasnya lapangan kerja yang tersedia di daerah ini. Lapangan kerja yang ada tidak sanggup menyerap ledakan angkatan kerja yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengangguran merupakan salah satu masalah serius dalam lingkaran setan persoalan NTT yang bernama kemiskinan itu.
Setiap kali pemerintah membuka kesempatan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), kita selalu menyaksikan pemandangan yang memilukan hati. Ribuan pencari kerja berbondong-bondong ke kantor Dinas Tenaga Kerja mengurus kartu kuning, menyiapkan segala macam persyaratan demi mengadu nasib menjadi PNS. Formasi yang tersedia di suatu kabupaten/kota maksimum berkisar antara 100 sampai 150 tetapi yang mengikuti tes 3.000 hingga 5.000 orang. Berat nian peluang seseorang untuk lolos. Sejujur-jujurnya panitia bekerja dengan sistem seleksi yang obyektif sekalipun tetap saja kita mencium aroma nepotisme di sana. Mereka yang kuat kuasalah yang memenangi pertarungan.
Gara-gara tes CPNSD kita pernah mengalami peristiwa pahit, misalnya kejadian di Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 5 November 1998 dimana 23 orang tewas terbunuh. Pemicu tragedi itu adalah rasa tersinggung berkaitan dengan tes PNS. Ada peserta yang tidak mengikuti tes tetapi diumumkan lulus oleh panitia. Dari sanalah tragedi berdarah tersebut berawal dan meletus hingga berujung korban jiwa berjatuhan.
Masih banyak contoh lain yang dapat disebut tentang kekisruhan yang berkaitan dengan tes PNS. Sebagai satu-satunya lapangan kerja primadona di NTT, PNS menjadi ajang rebutan. Situasi itu belum berubah banyak hingga Propinsi NTT memasuki usia 49 tahun tanggal 20 Desember 2007.
Angka pengangguran di NTT terus menumpuk dari waktu ke waktu. Surat Kabar Harian Pos Kupang edisi Rabu, 3 Oktober 2007 merilis data penganggur di NTT sebanyak 118.082 orang dari total angkatan kerja 2.100.000 orang. Jumlah ini lebih banyak 4.000 orang jika dibandingkan dengan angka tahun 2006 yaitu 114.000 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 32 persen berijazah sarjana dan 11 persen sarjana muda.
Data ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Propinsi NTT, Drs. IN Conterius. Data tersebut sesuai hasil Sensus Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja berdasarkan laporan kabupaten/kota tentang pencari kerja. “Ketika seseorang mengurus kartu kuning maka dia tercatat sebagai pencari kerja,” kata Conterius di ruang kerjanya, 2 Oktober 2007. Dengan hanya mengacu pada pengurusan kartu kuning, maka terbuka kemungkinan cukup banyak tenaga kerja di NTT yang belum tercatat sehingga jumlah penganggur bisa lebih dari angka 118.082 tersebut. Angka tersebut bisa dilukiskan sebagai puncak gunung es dari masalah pengangguran di NTT.
Data tersebut memberi gambaran suram. Artinya separuh dari pengangguran terbuka di NTT adalah sarjana dan sarjana muda. Sisanya berijazah SMA, SMP dan SD. Tingginya angka pengangguran ini menandakan pertambahan angkatan kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Penyerapan tenaga kerja di sektor pemerintah dan non pemerintah di NTT rata-rata per tahun 20 ribu sampai 30 ribu. Di sektor pemerintah terserap sekitar 8.000 tenaga kerja yaitu melalui penerimaan CPNSD. Tetapi tidak setiap tahun pemerintah menerima CPNSD. Ditambah kultur masyarakat terdidik kita enggan kembali ke desa serta tidak berani memulai usaha sendiri — maka lengkaplah sudah problem pengangguran di daerah ini.
Rata-rata keluarga petani-nelayan di pedesaan NTT menyekolahkan anaknya dengan susah payah. Bukan cerita baru kalau ada yang sampai menjual harta berupa tanah produktif bahkan warisan leluhur demi membiayai anak sekolah. Selesai studi sang anak tidak langsung mendapat pekerjaan. Beban orangtua dan keluarga bertambah. Proses pemiskinan terus bergulir dan bergilir. Beban sosial semakin tinggi.

Bukan tanpa peluang
Tidak dipungkiri bahwa PNS merupakan lahan rebutan utama pencari kerja di Propinsi NTT. Namun, sesungguhnya masih ada peluang kerja lain yang tersedia dalam jumlah tak terbatas. Di sektor informal, misalnya, begitu banyak peluang yang tersedia, namun tidak banyak diminati anak-anak NTT. Peluang itu diambil oleh saudara-saudari kita dari daerah lain. Hal ini berkaitan dengan etos dan kultur. Pegawai Negeri masih dianggap lebih prestisius ketimbang bidang pekerjaan lainnya.
Mungkin tidak sungguh tepat tetapi sebagai ilustrasi saya mengungkap fakta tentang bidang pekerjaan di dunia kewartawanan (pers). Saya berkarier di Harian Pos Kupang sejak 1 Desember 1992 atau lima belas tahun. Selama periode itu, lebih dari 100 orang telah meninggalkan Pos Kupang dan pindah ke profesi lain. Dari sekian banyak profesi, tidak sedikit jumlah mantan wartawan/karyawan-karyawati Pos Kupang memilih menjadi PNS. Artinya, profesi wartawan belum dipandang sama seperti PNS. Wartawan kerap dijadikan sekadar batu loncatan untuk alih profesi menjadi PNS.
Salah satu alasan pindah barangkali soal kesejahteraan dan jaminan hidup masa depan. Bisa benar, bisa juga tidak. Karena bukankah ada kenyataan banyak orang dapat hidup dari profesinya sebagai wartawan di daerah ini? Akhirnya kembali kepada pilihan hidup dan bagaimana orang mengelola pilihan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan sesama.
Daya serap tenaga kerja dari bidang industri jelas amat minim di daerah ini karena kenyataannya industri belum tumbuh. Sektor tradisional yaitu pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja, tetapi kita semua maklum bagaimana potretnya. Lebih banyak mewartakan kisah kelam dan pilu. Sektor kelautan dan perikanan pun belum digarap maksimal. Program Gemala (Gerakan Masuk Laut) baru pada tataran omong-omong saja. Kebiasaan rakyat NTT yang membangun rumah “membelakangi laut” menggenapi peliknya masalah tersebut.
Namun, NTT tidak selalu bertutur tentang kepiluan. Tidak selamanya menggelar konser muram durja. Rakyat daerah ini terkenal pekerja keras, ulet dan tidak mudah menyerah pada nasib. Jauh sebelum apa yang kita ketahui sekarang sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengadu nasib (kebanyakan) di Malaysia, anak NTT telah dikenal sebagai anak-anak rantau. Merantau hingga ke negeri seberang. Mereka meninggalkan kampung halaman untuk mencari kehidupan yang lebih baik di daerah bahkan negara lain. Acapkali cuma bermodal nekat dan berani menantang bahaya dan maut.
Terlepas dari kabar buruk tentang TKI di Malaysia, medan ini merupakan lapangan kerja yang menggiurkan. Wartawan Kompas, Jannes Eudes Wawa dalam buku Ironi Pahlawan Devisa (Penerbit Kompas, 2005), memberi gambaran utuh dan jelas bagi kita tentang TKI. Jannes mengungkapkan bahwa TKI asal Propinsi NTT yang ada di Malaysia sekitar 25.000 orang dan sekitar 80 persen ilegal karena masuknya hanya mengandalkan visa kunjungan. Paspor dan visa diterbitkan di Nunukan, Dumai, Entikong, Pontianak, Batam dan Tanjung Pinang. Ada juga yang masuk resmi tetapi setelah masa kontraknya berakhir tetap bertahan di Malaysia dan tidak memperpanjang kontrak sehingga menjadi pekerja ilegal. Ada yang sudah belasan tahun bertahan hidup di Malaysia dengan cara semacam itu.
Kalau 25.000 orang TKI asal itu kirim uang dalam setahun minimal 2.000 ringit per orang, maka totalnya 51 juta ringgit. Satu ringgit setara dengan Rp 2.700,- berarti sama dengan Rp 137,7 miliar. Ini angka yang minimal tetapi sudah melebihi total PAD seluruh kabupaten/kota se-NTT.
TKI asal NTT menyumbang dana yang tidak kecil untuk kesejahteraan saudara-saudari dan anggota keluarganya di kampung halaman. Maka tidak mengherankan setiap waktu selalu saja tenaga produktif NTT yang berangkat ke Malaysia. Mereka tidak peduli masuk dengan cara ilegal sekalipun.
Bandingkan dengan contoh berikut. Di Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat (Jabar), uang yang dikirim TKI via bank (tidak termasuk via kantor Pos) selama bulan Januari-Juni 2007 sebesar Rp 187,4 miliar. Padahal PAD di kabupaten itu hanya Rp 40 miliar per tahun. Bahkan uang TKI yang masuk via Pos di Jabar selama Januari-Juni 2007 sebesar Rp 598,64 miliar (Kompas, edisi Sabtu 6 Oktober 2007).
Bekerja di luar negeri merupakan pilihan yang tidak buruk. Mereka membawa devisa langsung ke desa-desa, langsung ke kampung dan dusun-dusun terpencil. Profesi mereka adalah solusi alternatif yang masuk akal di saat pemerintah negeri kita sendiri belum sanggup mencari jalan keluar terbaik untuk mengatasi pengangguran.

Kirim tenaga terdidik
Dalam inspirasi dan terang masalah TKI tersebut saya coba menawarkan sesuatu. Sudah saatnya Propinsi NTT mengirim tenaga terdidik ke luar daerah, baik untuk memenuhi pasar kerja regional maupun internasional. Akhiri sudah kemampuan kita sekadar mengirim TKI bermodal otot saja.
Ikhwal pasar kerja internasional (manca negara) saya kembali mengutip pernyataan IN Conterius sebagaimana diberitakan Pos Kupang edisi Selasa 26 September 2007, halaman 4. Menurut Conterius, pemerintah Australia membutuhkan 500 orang tenaga perawat asal NTT untuk dipekerjakan pada rumah sakit‑rumah sakit milik pemerintah dan swasta di negeri benua itu. Dari 500 tenaga yang dibutuhkan sejak tahun 2005 ternyata baru empat orang yang dikirim ke sana tahun 2006. Penyebab utama minimnya tenaga perawat NTT bisa dikirim ke Australia karena kalah dalam hal penguasaan bahasa Inggris.
Angka 500 yang disebut Conterius itu persis sama seperti disampaikan Wakil Gubernur NTT, Drs. Johanes Pake Pani lima tahun silam. Ketika itu Pake Pani menyebut 500 perawat dibutuhkan pemerintah Belanda. “Kita sudah mendapat kepastian dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) , Yacob Nuwa Wea, untuk jatah 30 sampai 50 orang tenaga perawat dari 500 perawat yang dibutuhkan di Belanda,” kata Wakil Gubernur NTT, Drs. Johanes Pake Pani, di Kupang, Rabu 21 Agustus 2002 (Pos Kupang edisi 22 Agustus 2002). Sejak itu pemerintah NTT tidak pernah mengumumkan kepada publik apakah sanggup memenuhi permintaan dari Belanda atau tidak sama sekali.
Rasanya tidak karena tidak tercatat dalam data Dinas Nakertrans NTT. Dengan hanya mengirim empat tenaga perawat ke Australia pada tahun 2006, betapa menyedihkan daya saing tenaga kerja NTT. Di mana keseriusan kita memanfaatkan peluang yang bagus itu? Data itu memberi pesan lugas, kita belum bekerja apa-apa. Padahal pasar kerja manca negara terbuka luas. Selain Australia, kita bertetangga dengan negara Republik Demokratik Timor Leste. Timor Leste juga membutuhkan tenaga kerja asal NTT seperti guru, perawat, montir, sopir dan lain-lain.
Bulan Oktober 2007 lalu ketika mewawancarai Konsul RI di Perth, Australia Barat, Dr. Aloysius L Madja, saya mendapat kenyataan yang kurang lebih sama. Dr. Alo Madja menyatakan negara bagian Australia Barat saat ini mengalami kekurangan 40.000 tenaga kerja dan pemerintah negara bagian itu membuka kesempatan bagi tenaga kerja dari luar negeri. Tenaga asal NTT malah “diprioritaskan” karena dalam banyak hal ada kesamaan dengan kultur dan kondisi sosiologis masyarakat Australia.
Aloysius Madja yang asal Mataloko, Kabupaten Ngada itu menyebutkan, Australia Barat membutuhkan tenaga perawat, sopir, pekerja restoran, pengasuh anak dan sebagainya. Tetapi kebutuhan tersebut sulit dipenuhi. Tidak banyak pekerja asal Indonesia atau NTT khususnya yang bekerja di sana. Lagi-lagi kendala utama kita adalah kecakapan berbahasa Inggris, selain gagal memenuhi standar kompetensi profesi yang dipersyaratkan di Australia (Pos Kupang, 28 Oktober 2007, halaman 3).

Cakap Bahasa Inggris
Kalau masalah kita adalah kecakapan berbahasa Inggris, maka fokus program kita harus ke sana. Taruhlah pemerintah propinsi dalam semangat kolektif-kolegial dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota di NTT membuat program “1 Juta Angkatan kerja NTT cakap Berbahasa Inggris dalam lima tahun!” Boleh jadi ada yang serta merta menganggap tawaran program ini bombastis, tetapi kalau ada komitmen serta kemauan untuk memulai, saya kira tidak ada yang tak mungkin.
Bapak NTT, El Tari dulu cuma bermodal semangat ketika mengkampanyekan program Tanam, sekali lagi Tanam dan mendorong masyarakat di berbagai daerah membuka lapangan terbang secara swadaya sehingga memudahkan moda transportasi udara yang manfaatnya kita nikmati sampai sekarang.
Gubernur Ben Mboi melalui ONM,ONH, Hendrik Fernandez lewat Gempar dan Gerbades, Herman Musakabe dengan Tujuh Program Strategis yang salah satu warisan fenomenal adalah pemakaian tenun ikat. Nilai ekonomis tenun ikat NTT meningkat bahkan kini menjadi ikon daerah. Gubernur Piet A Tallo juga demikian lewat filosofinya Mulai dari Apa yang dimiliki Rakyat.
Ketika menjadi Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Piet Tallo melakukan tindakan berani. Memberi makan tanah kepada rakyat yang malas. Langkah itu dianggap kontroversial oleh sebagian kalangan, tetapi terobosan Piet Tallo dalam ilmu manajemen disebut rekayasa sosial untuk mendorong perubahan masyarakat ke arah yang produktif. Mengubah malas menjadi rajin.
Semuanya hanya soal kemauan dan keberanian memulai. Untuk menciptakan 1 juta angkatan kerja NTT cakap berbahasa Inggris dalam lima tahun, misalnya dalam kurun waktu 2008-2013, hemat saya bukan pekerjaan berat jika semua kekuatan di daerah ini dikerahkan untuk menggolkan tujuan itu.
Kita di NTT tidak kekurangan tenaga profesional dalam bidang Bahasa Inggris. Ada puluhan orang doktor (S3) dan magister Bahasa Inggris di Universitas Nusa Cendana (Undana), Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira), Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Universitas Muhammadyah, seminari tinggi di Kupang dan Ledalero-Maumere serta puluhan perguruan tinggi lainnya di daerah ini. Belum lagi lembaga-lembaga kursus Bahasa Inggris yang jumlahnya sangat banyak.
Aset berlimpah ruah itu belum dimanfaatkan selama ini kecuali untuk kebutuhan intern lembaga masing-masing. Mereka perlu ditarik keluar dari sangkarnya masing-masing, disatukan kekuatannya, entah dalam bentuk lembaga kursus atau apapun namanya bisa dipikirkan kemudian.
Talenta mereka yang besar itu kita dayagunakan untuk mencapai tujuan menyiapkan tenaga kerja terdidik NTT yang cakap berbahasa Inggris sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja luar negeri. Kita “mengekspor” skilled labor sebagaimana sukses dilakukan Filipina satu dasawarsa terakhir.
Tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dinas Nakertrans di setiap daerah menjadi fasilitator atau penyelia untuk merumuskan rencana kerja serta menjabarkan program itu sampai ke level pelaksanaan serta memonitoring output-nya. Peranan DPRD hadir melalui komitmen anggaran (APBD) untuk mendukung terealisasinya program tersebut.
Tentu saja kemampuan berbahasa Inggris tidak standar saja sebagaimana pelajaran SD, SLTP hingga perguruan tinggi. Kecakapan Bahasa Inggris yang perlu dicapai harus sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang konkret. Tidak sekadar bisa baca dan tulis tetapi yang utama mampu berkomunikasi.
Misalnya untuk tenaga perawat/kebidanan mutlak ditambah satu masa kursus bahasa Inggris selama minimal 3-6 bulan bahkan sampai 9 bulan buat tamatan Akper dan Kebidanan. Pengajar atau mentor mesti native speaker dan sungguh seorang guru yang mempunyai latar belakang medis agar bahasa Inggris yang diajarkan “nyambung” dengan suasana kerja rumah sakit di manca negara. Untuk keperluan ini kita bisa mencontohi atau belajar dari lembaga kursus terkemuka di Indonesia yakni Indonesia-Australia Language Foundation (IALF) yang berada di Bali, Surabaya dan Jakarta. Di NTT cukup banyak alumni lembaga tersebut. Bukan mustahil Pemda NTT membangun kerja sama dengan lembaga terakreditasi internasional itu.
Kursus Bahasa Inggris juga perlu diberikan kepada angkatan kerja lain misalnya tamatan SMK (SMEA,STM, SMKK) untuk tenaga montir, sopir, tukang las, karyawan restoran, perhotelan, pengasuh anak, pembantu rumah tangga dan sebagainya. Selama kursus mereka langsung dikondisikan ke suasana kerja riil yang akan mereka hadapi nanti. Perlu ditambahkan pelajaran cross culture agar tenaga kerja NTT tidak menjadi korban “kejutan budaya” di negara tempat dia bekerja. Tawaran ini menjawab problem sebagaimana digambarkan Conterius dan Konsul RI di Perth, Dr. Aloysius Madja.
Program besar kita mencetak Satu Juta Angkatan Kerja NTT yang cakap Berbahasa Inggris dalam lima tahun. Itu berarti kita perlu membuat target jumlah peserta kursus setiap tahun anggaran. Sudah pasti disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah (APBD). Jumlahnya akan bervariasi setiap daerah.
Saya tidak menyarankan kursus Bahasa Inggris itu gratis karena selain tidak mendidik, kita hanya menciptakan manusia NTT bermental enak. Tidak mau kerja keras. Setiap calon tenaga kerja perlu membayar tetapi dalam jumlah yang terjangkau dan pantas karena sebagian dana ditopang oleh APBD. Bersumber dari uang rakyat sendiri.

Standar kompetensi
Tak kalah penting adalah standar kompetensi profesi. Setiap negara memiliki standar kompetensi masing-masing. Australia dan negara-negara Eropa paling ketat. Sebagian negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Malaysia juga telah menerapkan hal itu. Sedangkan Indonesia baru memulai di beberapa profesi. Proses sertifikasi guru yang sedang dijalankan dewasa ini bisa diangkat sebagai contoh.
Adalah tugas pemerintah (Dinas Nakertrans) untuk mensosialisasikan standar kompetensi profesi yang berlaku di setiap negara tujuan tenaga kerja NTT. Saya membayangkan aparat Dinas Nakertrans adalah sekelompok PNS profesional dan terpercaya. Memiliki kemampuan lobi dan komunikasi dalam bahasa pergaulan internasional. Mereka mengetahui seluk-beluk pasar kerja regional dan manca negara. Secara periodik mereka berkeliling ke berbagai daerah dan negara untuk mencari tahu peluang kerja di sana sekaligus membagun lobi dengan pemerintah serta pihak-pihak terkait.
Langkah ini jauh lebih produktif dan berguna ketimbang jalan-jalan ke berbagai negara yang dilakukan sejumlah kepala dinas atau badan dengan hasil nol besar. Jalan ke mana-mana sekadar menghabiskan uang negara. Buat perjalanan dinas lebih dari 31 hari dalam sebulan tapi hasilnya tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada publik. Rajin berkeliling tetapi hanya bisa nganga (bisa dibaca: tak mampu berbuat apa-apa) sebagaimana sentilan Gubernur NTT, Piet A Tallo, S.H dalam beberapa kesempatan.
Seorang aparat Nakertrans hendaknya memahami seluruh item kompetensi yang dipersyaratkan setiap bidang pekerjaan. Sebagai misal, apa saja standar kompetensi perawat di Australia? Apa saja standar kompetensi seorang sopir, montir, tukang las, pengasuh anak, pelayan restoran dan sebagainya di negara tujuan lainnya?
Pengetahuan itu mereka bawa pulang ke NTT. Diterjemahkan ke dalam rencana kebutuhan tenaga kerja yang rasional lalu membuat program pelatihan dengan melibatkan semua instansi terkait. Sebelum dikirim tenaga kerja NTT digodok sedemikian rupa di Badan Diklat atau BLK yang ada agar memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan negara tujuan.
Bersamaan dengan itu, sudah saatnya pula NTT menggelorakan pentingnya menerapkan standar kompetensi profesi. Bisa dimulai dari hal-hal kecil di lingkungan instansi pemerintahan dan swasta yang strategis. Banyak lembaga privat/swasta sebenarnya sudah lama menerapkan itu untuk kebutuhan internal mereka. Pemerintah saja yang belum bergerak karena sistem dan kultur birokrasi yang menghambat.
Birokrasi kita kelewat tambun dengan regulasi dan mekanisme kerja tumpang-tindih sehingga lamban jalannya. Sudah beribu kali pemerintah bicara keahlian berbasis kompetensi, tetapi efeknya belum tampak dalam pelayanan mereka sehari-hari. Apakah sampai saat ini aparat Dinas Nakertrans sanggup mengontrol cara kerja PJTKI? Apakah mereka cukup berwibawa, cerdas dan mampu meminimalisir praktik percaloan dan pemerasan terhadap TKI? Rakyat NTT tahu seperti apa bentuk dan wujudnya.
Berbicara tentang standar kompetensi profesi, maka ada tahap yang harus dilewati yaitu asessment atau penilaian. Seseorang hanya boleh dikatakan kompeten atau tidak dalam suatu bidang pekerjaan kalau telah di-ases oleh asesor yang kredibel.
Barangkali di sini akan menjadi masalah bagi kita di NTT ketika menilai seorang calon tenaga kerja, misalnya perawat untuk pasar Australia. Pertanyaan besar, siapa asesornya? Apakah aparat Dinas Nakertrans atau pengajar Akper? Apakah asesor itu kredibel, kompeten dan diakui sebagai asesor?
Ini merupakan Pekerjaan Rumah bagi kita. Tetapi tidak ada yang tak mungkin digapai. Kita dapat mengirim sejumlah tenaga mengikuti pelatihan asessment pada lembaga yang terakreditasi secara internasional. Mereka itulah yang akan menjadi asesor. Asessment bukan isu baru bagi aparat pemerintah di NTT. Saya memiliki data tentang pejabat atau aparat pemerintah yang sudah mengikuti program tersebut dan mereka kompeten sebagai asesor. Persoalannya, talenta semacam itu belum diberi panggung untuk mempraktekkan ilmu serta keahliannya. Sekali lagi birokrasi kita memiliki persoalan sendiri yang rumit.
Guna memenuhi kebutuhan pasar kerja manca negara, seperti tenaga perawat di Australia, pemerintah NTT toh dapat membangun kerja sama dengan pemerintah negara tersebut. Apalagi bukan hal baru pemerintah daerah ini menjalin kerja sama dengan Australia. Kerja sama itu sudah berlangsung sejak 20-an tahun lalu, salah satunya dan paling intens dengan negara bagian Australia Utara (Northern Territory Australia). Problem kita terletak pada agenda aksi yang tidak terencana dan terukur sehingga jalinan kerja sama itu seolah sia-sia belaka. Hasilnya tidak cukup signifikan bagi kemajuan daerah kita.
Untuk kebutuhan asesor bagi tenaga kerja NTT pada sejumlah profesi yang dibutuhkan Australia Barat, misalnya, kita dapat menjalin kerja sama lewat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Departemen Tenaga Kerja Australia Barat. Melalui MoU itu, pemerintah Australia Barat dapat mengutus asesor mereka untuk menilai kompeten tidaknya tenaga kerja NTT yang akan dikirim ke sana.
Kalau Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer pada 7 November 2007 lalu memimpin sendiri tim lengkap pemerintah Federal Australia turun ke Kupang dan Pulau Rote guna mensosialisasikan praktik illegal fishing serta program lainnya di NTT dalam bidang pendidikan dan kesehatan, sekadar menjalin kerja sama menghadirkan asesor agaknya bukan perkara besar. Sudah beratus bahkan beribu-ribu kali pejabat pemerintah Australia menegaskan, mereka tidak mungkin berpaling dari tetangganya Indonesia.

Akhir kata
Di sela-sela menulis catatan ini saya membolak-balik halaman buku 70 Tahun Seminari Tinggi Ledalero: Setia menggemakan Suara, Berkanjang memantulkan Cahaya (penerbit Ledalero, Agustus 2007). Buku tersebut diterbitkan guna memperingati 70 tahun seminari tinggi tersebut, 5 Mei 2007.
Bola mataku tiba-tiba menukik ke halaman 3 buku itu, tertuju pada bagian akhir paragraf kedua sambutan Rektor Seminari Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero, P. Philipus Tule,SVD.
Data yang disampaikan Pater Philipus Tule menarik perhatian. Mencengangkanku. Setidaknya dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, Seminari Tinggi Ledalero telah mengutus 350 putra terbaik sebagai misionaris ke 46 negara di lima benua. Dan mereka itu “anak tanah” Flobamora. Ah, saya bangga sebagai anak NTT.
Tiga ratus lima puluh orang itu bukan jumlah yang kecil. Mereka memang pergi dan diutus ke seluruh penjuru bumi sebagai imam Tuhan, sang gembala, misionaris SVD. Tetapi jangan lupa bahwa mereka adalah sumber daya manusia (SDM) NTT, tenaga terdidik dan terbaik asal NTT. Mereka sama dengan saya yang bisa baca dan tulis dengan sumber gizi utama makan ubi kayu, jagung titi, jagung katemak, pisang bakar dan minum air kelapa.
Dengan bekal ilmu, pengalaman serta spiritualitasnya mereka ikut memanusiakan manusia lain di belahan bumi lain yang masih tertinggal dalam banyak aspek kehidupan. Siapa bilang NTT hanya dapat mengirim TKI bermodal otot dan TKW tak terampil yang cuma mendatangkan kisah pahit dan sedih seperti tragedi saudari kita terkasih, Nirmala Bonat?
Prestasi anak Flobamora utusan bukit Ledalero itu harus digemagaungkan, disuarakan kepada Indonesia demi menegaskan satu hal: NTT ini bukanlah yang terkecil di antara gunung-gemunung Nusantara. Suatu bukti sudah lama kita mengirim para manajer, para pemimpin andalan yang mengabdi di lain benua, bagi lain bangsa, bahasa dan budaya.
Tiba-tiba saya bergumam lagi dan bertanya. Bertanya entah kepada siapa yang lebih pantas ditanya. Mengapa kebanggaan itu tidak menular ke bidang profesi yang lain seperti guru, perawat, sopir, tukang las? Apakah bedanya? Di Jakarta, Medan, Balikpapan, Bandung, Surabaya dan banyak tempat di negeri ini yang pernah saya jejaki, saya melihat para manajer berwajah India, Filipina, Singapura, Taiwan atau Malaysia. Mereka berdasi, gagah dan cakap. Piawai berbicara dalam bahasa Inggris dan bahasa internasional lainnya. Mereka ekspatriat yang dipercaya sebagai manajer perusahaan multinasional seperti Nokia, Samsung, Adidas, Nike, Sony Ericsson dan lainnya. Mereka memimpin dan memerintah anak Indonesia yang cuma “menjadi buruh” di negeri sendiri.
India dan Filipina, bukankah mereka sama miskin dan sama papanya dengan Indonesia dan lebih khusus Flobamora? Kok mereka bisa menjadi tenaga terdidik di negeri tercinta? Kemiskinan negerinya tidak menghalangi tekad mereka melanglang buana menguasai pasar kerja global.
Mungkin mimpiku ini terlalu tinggi, paling lambat tahun 2015, yang berdasi seperti itu adalah anak Timor, Rote, Sabu, Sumba, Flores, Alor, Adonara, Solor atau Lembata. Dan, mereka ada di Canberra, Perth, Darwin, Seoul, Yokohama, Amsterdam, Bonn, Kuala Lumpur, Bangkok, Manila, New Dehli, Tokyo, Jeddah, Qatar, Cape Town, Beijing, Birmingham. Mereka sudah menjadi warga dunia karena globalisasi hari ini pun sudah sulit dibendung dan dikekang. Kenari 1 Kupang, Sabtu dinihari 17 November 2007. Tulisan untuk buku “Kemiskinan yang akan diterbitkan Pemuda Katolik Kota Kupang.*

Sumber bacaan:
1. Jannes Eudes Wawa, Ironi Pahlawan Devisa, Penerbit Kompas, September 2005.
2. Paul Budi Kleden dkk (editor): 70 Tahun Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero: Setia Menggemakan suara, Berkanjang memantulkan Cahaya (Penerbit Ledalero, Agustus 2007).
3. NTT kirim empat perawat ke Australia, Pos Kupang 26 September 2007, halaman 4.
4. Penganggur di NTT 118.082 orang, Pos Kupang edisi Rabu 3 Oktober 2007, halaman 1.
5. Poltekes Kupang menunju standar internasional, Pos Kupang edisi Kamis 4 Oktober 2007, halaman 1.
6. Dr. Aloysius Madja: Tidak bermimpi jadi diplomat, Pos Kupang edisi Minggu 28 Oktober 2007, halaman 3.
7. Pemerintah Belanda butuh perawat asal NTT, Pos Kupang edisi 22 Agustus 2002.
8. Tragedi PNS di Sumba Barat, Pos Kupang edisi 6, 7 dan 8 November 1998, halaman 1.

Data diri
Dion DB Putra lahir di Ende, 13 Juni 1969. Dion adalah anak ketiga dari enam bersaudara pasangan Thomas Bata (alm) dan Theresia Masi. Pendidikan SD hingga SMA dijalani di kampung halamannya. Tahun 1995 menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Undana Kupang. Aktif menulis sejak SMA dan bertambah giat ketika mahasiswa. Talenta menulis turun dari ayahnya, seorang guru SD yang mengabdi sejak awal kemerdekaan.
Sebelum bergabung dengan Pos Kupang sejak titik nol yakni 1 Desember 1992, dia menjadi koresponden sejumlah mingguan seperti Dian (Ende), Union Catholic Asian News (UCAN) dan menulis artikel untuk beberapa media terbitan Denpasar, Surabaya dan Jakarta. Dia juga aktivis organisasi, baik intra kampus maupun organisasi ekstra mahasiswa.
Dion yang sejak 2005 menjadi Pemimpin Redaksi Pos Kupang selalu menyebut PMKRI memberi kontribusi besar dalam pembinaan dirinya di saat muda usia. Terakhir ia menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PMKRI Cabang Kupang 1992-1993. Aktivitasnya di organisasi masih bertahan sampai sekarang, terutama organisasi pembinaan olahraga. Kini dia menjabat Ketua Bidang Humas KONI Propinsi NTT.
Dion tidak asing dengan Australia. Selain lebih dari sekali mengunjungi negara tetangga Indonesia itu dalam tugas jurnalistik, sejak tahun 2005, dia intens mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan lembaga kemitraan Indonesia-Australia, IASTP Phase III. Dia tercatat sebagai salah seorang mentor IASTP di NTT. Dion menikah dengan Florida Emanuela Coo asal Nagekeo dan dikaruniai dua orang putra, Cletus Rivaldo Dedo Bata (7 tahun) dan Albertus Trapani Dede Bata (3 tahun). *

Oleh Dion DB Putra
Catatan tentang kemiskinan di NTT

Alas kata
TATKALA menerima dan membaca surat dari Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Kupang pimpinan Sdr. Viktor Manek No. 03/PK/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007 saya tersenyum kecut. Perihal surat itu meminta saya ikut menulis tentang kemiskinan di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), setidaknya dari sudut pandang sebagai insan pers.
Saya tertegun dan bergumam. Apakah Pemuda Katolik kurang kerjaan sehingga mau membuat Buku Pintar Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur? Bukankah masalah kemiskinan di NTT sudah puluhan bahkan ratusan kali dibahas dan dikupas melalui forum diskusi, workshop, seminar dan lain-lain? Banyak buku dan artikel toh sudah menulis tentang masalah itu.
Bukankah para pejabat daerah NTT begitu piawai kalau berbicara tentang kemiskinan. Dan, bukankah telah begitu banyak program yang dijalankan dengan sokongan dana triliunan rupiah untuk mengentaskan kemiskinan?
Saya tersenyum hambar karena hampir sampai pada fase tidak begitu percaya lagi kepada siapa pun yang omong dan bekerja untuk mengentaskan kemiskinan di daerah ini apalagi dari unsur suprastruktur yang berwatak korup dan ingat diri!
Ada 16 instansi Pemerintah Pusat yang tugas pokoknya mengurus masalah kemiskinan. Jumlah yang kurang lebih sama juga ada di level pemerintahan daerah. Tidak sedikit pula lembaga non pemerintah yang berkiprah di bidang yang sama. Kenyataannya semua berjalan sendiri-sendiri. Mereka tidak menjadi tim yang solid untuk menggempur kemiskinan. Dan, sebagian besar rakyat NTT tetap miskin sampai hari ini. Data terbaru tegas memperlihatkan fakta itu. Menurut data tahun 2007, jumlah Kepala Keluarga (KK) Miskin di Propinsi NTT sebanyak 952.107 KK dan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 623.137 RTM.
Kita cuma pintar bicara dan berteori. Cakap berwacana, tetapi gagap, canggung dan tidak cerdas mengeksekusinya lewat karya nyata. Bahkan sebagian orang kita jua tega menjual kemiskinan rakyat NTT untuk memperkaya diri sendiri.
Saya pun tersenyum getir karena setiap kali kita membuka lembaran data dan fakta kemiskinan rakyat NTT, yang marak meriah adalah kebiasaan saling menghujat, saling menyalahkan dan menunjuk kambing hitam. Setiap kali membahas kemiskinan, keluhan demi keluhan yang lebih mengental ketimbang menawarkan solusi obyektif-realistis serta pengakuan jujur dan ikhlas akan ketidakmampuan kita. Kita cenderung ribut melulu. Ribut antara sesama saudara sendiri. Ribut tanpa ujung yang jelas. Sekadar membuang-buang waktu, tenaga, pikiran dan energi tubuh.
Tentang kemiskinan, pemerintah acapkali menuduh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di daerah ini “menjual” kemiskinan rakyat NTT untuk kepentingan aktivis LSM yang bersangkutan. Kepentingan ekonomis dan politis. Juga menuding media massa melaporkan realitas miskin itu secara berlebihan. Sebaliknya LSM tiada henti berteriak lantang tentang ketidakmampuan pemerintah mengelola program dan dana kemiskinan.
Saling tuding semacam itu tidak hanya mencederai perasaan sejumlah aktivis LSM, aparat pemerintah serta stakeholder lain yang bekerja sungguh-sungguh membantu rakyat keluar dari belenggu kemiskinan — tetapi tidak menyelesaikan masalah pokok. Saling tuding dan menyalahkan tidak menghasilkan apa-apa, kecuali sekadar publisitas murahan yang memuakkan. Melahirkan masalah baru sekaligus mencerminkan betapa kita mengalami kemiskinan yang lebih parah yakni miskin hati.
Atas kesadaran itulah pada tempat pertama saya ingin mengajak semua pemangku kepentingan di NTT yang peduli terhadap masalah kemiskinan untuk berhenti mengeluh dan saling menyalahkan! Mari kita hadapi persoalan tersebut dengan akal sehat serta hati yang bersih. Perkaya hati dan otak kita dengan memilih fokus pada tawaran solusi serta berani mengeksekusi. Biar kecil tetapi realistis dan tidak sulit dalam usaha pencapaiannya. Asalkan ada kemauan serta keberanian untuk memikul risiko.

Pengangguran = kemiskinan
Salah satu masalah klasik yang dihadapi NTT adalah pengangguran. Musababnya adalah terbatasnya lapangan kerja yang tersedia di daerah ini. Lapangan kerja yang ada tidak sanggup menyerap ledakan angkatan kerja yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengangguran merupakan salah satu masalah serius dalam lingkaran setan persoalan NTT yang bernama kemiskinan itu.
Setiap kali pemerintah membuka kesempatan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), kita selalu menyaksikan pemandangan yang memilukan hati. Ribuan pencari kerja berbondong-bondong ke kantor Dinas Tenaga Kerja mengurus kartu kuning, menyiapkan segala macam persyaratan demi mengadu nasib menjadi PNS. Formasi yang tersedia di suatu kabupaten/kota maksimum berkisar antara 100 sampai 150 tetapi yang mengikuti tes 3.000 hingga 5.000 orang. Berat nian peluang seseorang untuk lolos. Sejujur-jujurnya panitia bekerja dengan sistem seleksi yang obyektif sekalipun tetap saja kita mencium aroma nepotisme di sana. Mereka yang kuat kuasalah yang memenangi pertarungan.
Gara-gara tes CPNSD kita pernah mengalami peristiwa pahit, misalnya kejadian di Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 5 November 1998 dimana 23 orang tewas terbunuh. Pemicu tragedi itu adalah rasa tersinggung berkaitan dengan tes PNS. Ada peserta yang tidak mengikuti tes tetapi diumumkan lulus oleh panitia. Dari sanalah tragedi berdarah tersebut berawal dan meletus hingga berujung korban jiwa berjatuhan.
Masih banyak contoh lain yang dapat disebut tentang kekisruhan yang berkaitan dengan tes PNS. Sebagai satu-satunya lapangan kerja primadona di NTT, PNS menjadi ajang rebutan. Situasi itu belum berubah banyak hingga Propinsi NTT memasuki usia 49 tahun tanggal 20 Desember 2007.
Angka pengangguran di NTT terus menumpuk dari waktu ke waktu. Surat Kabar Harian Pos Kupang edisi Rabu, 3 Oktober 2007 merilis data penganggur di NTT sebanyak 118.082 orang dari total angkatan kerja 2.100.000 orang. Jumlah ini lebih banyak 4.000 orang jika dibandingkan dengan angka tahun 2006 yaitu 114.000 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 32 persen berijazah sarjana dan 11 persen sarjana muda.
Data ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Propinsi NTT, Drs. IN Conterius. Data tersebut sesuai hasil Sensus Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja berdasarkan laporan kabupaten/kota tentang pencari kerja. “Ketika seseorang mengurus kartu kuning maka dia tercatat sebagai pencari kerja,” kata Conterius di ruang kerjanya, 2 Oktober 2007. Dengan hanya mengacu pada pengurusan kartu kuning, maka terbuka kemungkinan cukup banyak tenaga kerja di NTT yang belum tercatat sehingga jumlah penganggur bisa lebih dari angka 118.082 tersebut. Angka tersebut bisa dilukiskan sebagai puncak gunung es dari masalah pengangguran di NTT.
Data tersebut memberi gambaran suram. Artinya separuh dari pengangguran terbuka di NTT adalah sarjana dan sarjana muda. Sisanya berijazah SMA, SMP dan SD. Tingginya angka pengangguran ini menandakan pertambahan angkatan kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Penyerapan tenaga kerja di sektor pemerintah dan non pemerintah di NTT rata-rata per tahun 20 ribu sampai 30 ribu. Di sektor pemerintah terserap sekitar 8.000 tenaga kerja yaitu melalui penerimaan CPNSD. Tetapi tidak setiap tahun pemerintah menerima CPNSD. Ditambah kultur masyarakat terdidik kita enggan kembali ke desa serta tidak berani memulai usaha sendiri — maka lengkaplah sudah problem pengangguran di daerah ini.
Rata-rata keluarga petani-nelayan di pedesaan NTT menyekolahkan anaknya dengan susah payah. Bukan cerita baru kalau ada yang sampai menjual harta berupa tanah produktif bahkan warisan leluhur demi membiayai anak sekolah. Selesai studi sang anak tidak langsung mendapat pekerjaan. Beban orangtua dan keluarga bertambah. Proses pemiskinan terus bergulir dan bergilir. Beban sosial semakin tinggi.

Bukan tanpa peluang
Tidak dipungkiri bahwa PNS merupakan lahan rebutan utama pencari kerja di Propinsi NTT. Namun, sesungguhnya masih ada peluang kerja lain yang tersedia dalam jumlah tak terbatas. Di sektor informal, misalnya, begitu banyak peluang yang tersedia, namun tidak banyak diminati anak-anak NTT. Peluang itu diambil oleh saudara-saudari kita dari daerah lain. Hal ini berkaitan dengan etos dan kultur. Pegawai Negeri masih dianggap lebih prestisius ketimbang bidang pekerjaan lainnya.
Mungkin tidak sungguh tepat tetapi sebagai ilustrasi saya mengungkap fakta tentang bidang pekerjaan di dunia kewartawanan (pers). Saya berkarier di Harian Pos Kupang sejak 1 Desember 1992 atau lima belas tahun. Selama periode itu, lebih dari 100 orang telah meninggalkan Pos Kupang dan pindah ke profesi lain. Dari sekian banyak profesi, tidak sedikit jumlah mantan wartawan/karyawan-karyawati Pos Kupang memilih menjadi PNS. Artinya, profesi wartawan belum dipandang sama seperti PNS. Wartawan kerap dijadikan sekadar batu loncatan untuk alih profesi menjadi PNS.
Salah satu alasan pindah barangkali soal kesejahteraan dan jaminan hidup masa depan. Bisa benar, bisa juga tidak. Karena bukankah ada kenyataan banyak orang dapat hidup dari profesinya sebagai wartawan di daerah ini? Akhirnya kembali kepada pilihan hidup dan bagaimana orang mengelola pilihan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan sesama.
Daya serap tenaga kerja dari bidang industri jelas amat minim di daerah ini karena kenyataannya industri belum tumbuh. Sektor tradisional yaitu pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja, tetapi kita semua maklum bagaimana potretnya. Lebih banyak mewartakan kisah kelam dan pilu. Sektor kelautan dan perikanan pun belum digarap maksimal. Program Gemala (Gerakan Masuk Laut) baru pada tataran omong-omong saja. Kebiasaan rakyat NTT yang membangun rumah “membelakangi laut” menggenapi peliknya masalah tersebut.
Namun, NTT tidak selalu bertutur tentang kepiluan. Tidak selamanya menggelar konser muram durja. Rakyat daerah ini terkenal pekerja keras, ulet dan tidak mudah menyerah pada nasib. Jauh sebelum apa yang kita ketahui sekarang sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengadu nasib (kebanyakan) di Malaysia, anak NTT telah dikenal sebagai anak-anak rantau. Merantau hingga ke negeri seberang. Mereka meninggalkan kampung halaman untuk mencari kehidupan yang lebih baik di daerah bahkan negara lain. Acapkali cuma bermodal nekat dan berani menantang bahaya dan maut.
Terlepas dari kabar buruk tentang TKI di Malaysia, medan ini merupakan lapangan kerja yang menggiurkan. Wartawan Kompas, Jannes Eudes Wawa dalam buku Ironi Pahlawan Devisa (Penerbit Kompas, 2005), memberi gambaran utuh dan jelas bagi kita tentang TKI. Jannes mengungkapkan bahwa TKI asal Propinsi NTT yang ada di Malaysia sekitar 25.000 orang dan sekitar 80 persen ilegal karena masuknya hanya mengandalkan visa kunjungan. Paspor dan visa diterbitkan di Nunukan, Dumai, Entikong, Pontianak, Batam dan Tanjung Pinang. Ada juga yang masuk resmi tetapi setelah masa kontraknya berakhir tetap bertahan di Malaysia dan tidak memperpanjang kontrak sehingga menjadi pekerja ilegal. Ada yang sudah belasan tahun bertahan hidup di Malaysia dengan cara semacam itu.
Kalau 25.000 orang TKI asal itu kirim uang dalam setahun minimal 2.000 ringit per orang, maka totalnya 51 juta ringgit. Satu ringgit setara dengan Rp 2.700,- berarti sama dengan Rp 137,7 miliar. Ini angka yang minimal tetapi sudah melebihi total PAD seluruh kabupaten/kota se-NTT.
TKI asal NTT menyumbang dana yang tidak kecil untuk kesejahteraan saudara-saudari dan anggota keluarganya di kampung halaman. Maka tidak mengherankan setiap waktu selalu saja tenaga produktif NTT yang berangkat ke Malaysia. Mereka tidak peduli masuk dengan cara ilegal sekalipun.
Bandingkan dengan contoh berikut. Di Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat (Jabar), uang yang dikirim TKI via bank (tidak termasuk via kantor Pos) selama bulan Januari-Juni 2007 sebesar Rp 187,4 miliar. Padahal PAD di kabupaten itu hanya Rp 40 miliar per tahun. Bahkan uang TKI yang masuk via Pos di Jabar selama Januari-Juni 2007 sebesar Rp 598,64 miliar (Kompas, edisi Sabtu 6 Oktober 2007).
Bekerja di luar negeri merupakan pilihan yang tidak buruk. Mereka membawa devisa langsung ke desa-desa, langsung ke kampung dan dusun-dusun terpencil. Profesi mereka adalah solusi alternatif yang masuk akal di saat pemerintah negeri kita sendiri belum sanggup mencari jalan keluar terbaik untuk mengatasi pengangguran.

Kirim tenaga terdidik
Dalam inspirasi dan terang masalah TKI tersebut saya coba menawarkan sesuatu. Sudah saatnya Propinsi NTT mengirim tenaga terdidik ke luar daerah, baik untuk memenuhi pasar kerja regional maupun internasional. Akhiri sudah kemampuan kita sekadar mengirim TKI bermodal otot saja.
Ikhwal pasar kerja internasional (manca negara) saya kembali mengutip pernyataan IN Conterius sebagaimana diberitakan Pos Kupang edisi Selasa 26 September 2007, halaman 4. Menurut Conterius, pemerintah Australia membutuhkan 500 orang tenaga perawat asal NTT untuk dipekerjakan pada rumah sakit‑rumah sakit milik pemerintah dan swasta di negeri benua itu. Dari 500 tenaga yang dibutuhkan sejak tahun 2005 ternyata baru empat orang yang dikirim ke sana tahun 2006. Penyebab utama minimnya tenaga perawat NTT bisa dikirim ke Australia karena kalah dalam hal penguasaan bahasa Inggris.
Angka 500 yang disebut Conterius itu persis sama seperti disampaikan Wakil Gubernur NTT, Drs. Johanes Pake Pani lima tahun silam. Ketika itu Pake Pani menyebut 500 perawat dibutuhkan pemerintah Belanda. “Kita sudah mendapat kepastian dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) , Yacob Nuwa Wea, untuk jatah 30 sampai 50 orang tenaga perawat dari 500 perawat yang dibutuhkan di Belanda,” kata Wakil Gubernur NTT, Drs. Johanes Pake Pani, di Kupang, Rabu 21 Agustus 2002 (Pos Kupang edisi 22 Agustus 2002). Sejak itu pemerintah NTT tidak pernah mengumumkan kepada publik apakah sanggup memenuhi permintaan dari Belanda atau tidak sama sekali.
Rasanya tidak karena tidak tercatat dalam data Dinas Nakertrans NTT. Dengan hanya mengirim empat tenaga perawat ke Australia pada tahun 2006, betapa menyedihkan daya saing tenaga kerja NTT. Di mana keseriusan kita memanfaatkan peluang yang bagus itu? Data itu memberi pesan lugas, kita belum bekerja apa-apa. Padahal pasar kerja manca negara terbuka luas. Selain Australia, kita bertetangga dengan negara Republik Demokratik Timor Leste. Timor Leste juga membutuhkan tenaga kerja asal NTT seperti guru, perawat, montir, sopir dan lain-lain.
Bulan Oktober 2007 lalu ketika mewawancarai Konsul RI di Perth, Australia Barat, Dr. Aloysius L Madja, saya mendapat kenyataan yang kurang lebih sama. Dr. Alo Madja menyatakan negara bagian Australia Barat saat ini mengalami kekurangan 40.000 tenaga kerja dan pemerintah negara bagian itu membuka kesempatan bagi tenaga kerja dari luar negeri. Tenaga asal NTT malah “diprioritaskan” karena dalam banyak hal ada kesamaan dengan kultur dan kondisi sosiologis masyarakat Australia.
Aloysius Madja yang asal Mataloko, Kabupaten Ngada itu menyebutkan, Australia Barat membutuhkan tenaga perawat, sopir, pekerja restoran, pengasuh anak dan sebagainya. Tetapi kebutuhan tersebut sulit dipenuhi. Tidak banyak pekerja asal Indonesia atau NTT khususnya yang bekerja di sana. Lagi-lagi kendala utama kita adalah kecakapan berbahasa Inggris, selain gagal memenuhi standar kompetensi profesi yang dipersyaratkan di Australia (Pos Kupang, 28 Oktober 2007, halaman 3).

Cakap Bahasa Inggris
Kalau masalah kita adalah kecakapan berbahasa Inggris, maka fokus program kita harus ke sana. Taruhlah pemerintah propinsi dalam semangat kolektif-kolegial dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota di NTT membuat program “1 Juta Angkatan kerja NTT cakap Berbahasa Inggris dalam lima tahun!” Boleh jadi ada yang serta merta menganggap tawaran program ini bombastis, tetapi kalau ada komitmen serta kemauan untuk memulai, saya kira tidak ada yang tak mungkin.
Bapak NTT, El Tari dulu cuma bermodal semangat ketika mengkampanyekan program Tanam, sekali lagi Tanam dan mendorong masyarakat di berbagai daerah membuka lapangan terbang secara swadaya sehingga memudahkan moda transportasi udara yang manfaatnya kita nikmati sampai sekarang.
Gubernur Ben Mboi melalui ONM,ONH, Hendrik Fernandez lewat Gempar dan Gerbades, Herman Musakabe dengan Tujuh Program Strategis yang salah satu warisan fenomenal adalah pemakaian tenun ikat. Nilai ekonomis tenun ikat NTT meningkat bahkan kini menjadi ikon daerah. Gubernur Piet A Tallo juga demikian lewat filosofinya Mulai dari Apa yang dimiliki Rakyat.
Ketika menjadi Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Piet Tallo melakukan tindakan berani. Memberi makan tanah kepada rakyat yang malas. Langkah itu dianggap kontroversial oleh sebagian kalangan, tetapi terobosan Piet Tallo dalam ilmu manajemen disebut rekayasa sosial untuk mendorong perubahan masyarakat ke arah yang produktif. Mengubah malas menjadi rajin.
Semuanya hanya soal kemauan dan keberanian memulai. Untuk menciptakan 1 juta angkatan kerja NTT cakap berbahasa Inggris dalam lima tahun, misalnya dalam kurun waktu 2008-2013, hemat saya bukan pekerjaan berat jika semua kekuatan di daerah ini dikerahkan untuk menggolkan tujuan itu.
Kita di NTT tidak kekurangan tenaga profesional dalam bidang Bahasa Inggris. Ada puluhan orang doktor (S3) dan magister Bahasa Inggris di Universitas Nusa Cendana (Undana), Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira), Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Universitas Muhammadyah, seminari tinggi di Kupang dan Ledalero-Maumere serta puluhan perguruan tinggi lainnya di daerah ini. Belum lagi lembaga-lembaga kursus Bahasa Inggris yang jumlahnya sangat banyak.
Aset berlimpah ruah itu belum dimanfaatkan selama ini kecuali untuk kebutuhan intern lembaga masing-masing. Mereka perlu ditarik keluar dari sangkarnya masing-masing, disatukan kekuatannya, entah dalam bentuk lembaga kursus atau apapun namanya bisa dipikirkan kemudian.
Talenta mereka yang besar itu kita dayagunakan untuk mencapai tujuan menyiapkan tenaga kerja terdidik NTT yang cakap berbahasa Inggris sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja luar negeri. Kita “mengekspor” skilled labor sebagaimana sukses dilakukan Filipina satu dasawarsa terakhir.
Tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dinas Nakertrans di setiap daerah menjadi fasilitator atau penyelia untuk merumuskan rencana kerja serta menjabarkan program itu sampai ke level pelaksanaan serta memonitoring output-nya. Peranan DPRD hadir melalui komitmen anggaran (APBD) untuk mendukung terealisasinya program tersebut.
Tentu saja kemampuan berbahasa Inggris tidak standar saja sebagaimana pelajaran SD, SLTP hingga perguruan tinggi. Kecakapan Bahasa Inggris yang perlu dicapai harus sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang konkret. Tidak sekadar bisa baca dan tulis tetapi yang utama mampu berkomunikasi.
Misalnya untuk tenaga perawat/kebidanan mutlak ditambah satu masa kursus bahasa Inggris selama minimal 3-6 bulan bahkan sampai 9 bulan buat tamatan Akper dan Kebidanan. Pengajar atau mentor mesti native speaker dan sungguh seorang guru yang mempunyai latar belakang medis agar bahasa Inggris yang diajarkan “nyambung” dengan suasana kerja rumah sakit di manca negara. Untuk keperluan ini kita bisa mencontohi atau belajar dari lembaga kursus terkemuka di Indonesia yakni Indonesia-Australia Language Foundation (IALF) yang berada di Bali, Surabaya dan Jakarta. Di NTT cukup banyak alumni lembaga tersebut. Bukan mustahil Pemda NTT membangun kerja sama dengan lembaga terakreditasi internasional itu.
Kursus Bahasa Inggris juga perlu diberikan kepada angkatan kerja lain misalnya tamatan SMK (SMEA,STM, SMKK) untuk tenaga montir, sopir, tukang las, karyawan restoran, perhotelan, pengasuh anak, pembantu rumah tangga dan sebagainya. Selama kursus mereka langsung dikondisikan ke suasana kerja riil yang akan mereka hadapi nanti. Perlu ditambahkan pelajaran cross culture agar tenaga kerja NTT tidak menjadi korban “kejutan budaya” di negara tempat dia bekerja. Tawaran ini menjawab problem sebagaimana digambarkan Conterius dan Konsul RI di Perth, Dr. Aloysius Madja.
Program besar kita mencetak Satu Juta Angkatan Kerja NTT yang cakap Berbahasa Inggris dalam lima tahun. Itu berarti kita perlu membuat target jumlah peserta kursus setiap tahun anggaran. Sudah pasti disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah (APBD). Jumlahnya akan bervariasi setiap daerah.
Saya tidak menyarankan kursus Bahasa Inggris itu gratis karena selain tidak mendidik, kita hanya menciptakan manusia NTT bermental enak. Tidak mau kerja keras. Setiap calon tenaga kerja perlu membayar tetapi dalam jumlah yang terjangkau dan pantas karena sebagian dana ditopang oleh APBD. Bersumber dari uang rakyat sendiri.

Standar kompetensi
Tak kalah penting adalah standar kompetensi profesi. Setiap negara memiliki standar kompetensi masing-masing. Australia dan negara-negara Eropa paling ketat. Sebagian negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Malaysia juga telah menerapkan hal itu. Sedangkan Indonesia baru memulai di beberapa profesi. Proses sertifikasi guru yang sedang dijalankan dewasa ini bisa diangkat sebagai contoh.
Adalah tugas pemerintah (Dinas Nakertrans) untuk mensosialisasikan standar kompetensi profesi yang berlaku di setiap negara tujuan tenaga kerja NTT. Saya membayangkan aparat Dinas Nakertrans adalah sekelompok PNS profesional dan terpercaya. Memiliki kemampuan lobi dan komunikasi dalam bahasa pergaulan internasional. Mereka mengetahui seluk-beluk pasar kerja regional dan manca negara. Secara periodik mereka berkeliling ke berbagai daerah dan negara untuk mencari tahu peluang kerja di sana sekaligus membagun lobi dengan pemerintah serta pihak-pihak terkait.
Langkah ini jauh lebih produktif dan berguna ketimbang jalan-jalan ke berbagai negara yang dilakukan sejumlah kepala dinas atau badan dengan hasil nol besar. Jalan ke mana-mana sekadar menghabiskan uang negara. Buat perjalanan dinas lebih dari 31 hari dalam sebulan tapi hasilnya tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada publik. Rajin berkeliling tetapi hanya bisa nganga (bisa dibaca: tak mampu berbuat apa-apa) sebagaimana sentilan Gubernur NTT, Piet A Tallo, S.H dalam beberapa kesempatan.
Seorang aparat Nakertrans hendaknya memahami seluruh item kompetensi yang dipersyaratkan setiap bidang pekerjaan. Sebagai misal, apa saja standar kompetensi perawat di Australia? Apa saja standar kompetensi seorang sopir, montir, tukang las, pengasuh anak, pelayan restoran dan sebagainya di negara tujuan lainnya?
Pengetahuan itu mereka bawa pulang ke NTT. Diterjemahkan ke dalam rencana kebutuhan tenaga kerja yang rasional lalu membuat program pelatihan dengan melibatkan semua instansi terkait. Sebelum dikirim tenaga kerja NTT digodok sedemikian rupa di Badan Diklat atau BLK yang ada agar memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan negara tujuan.
Bersamaan dengan itu, sudah saatnya pula NTT menggelorakan pentingnya menerapkan standar kompetensi profesi. Bisa dimulai dari hal-hal kecil di lingkungan instansi pemerintahan dan swasta yang strategis. Banyak lembaga privat/swasta sebenarnya sudah lama menerapkan itu untuk kebutuhan internal mereka. Pemerintah saja yang belum bergerak karena sistem dan kultur birokrasi yang menghambat.
Birokrasi kita kelewat tambun dengan regulasi dan mekanisme kerja tumpang-tindih sehingga lamban jalannya. Sudah beribu kali pemerintah bicara keahlian berbasis kompetensi, tetapi efeknya belum tampak dalam pelayanan mereka sehari-hari. Apakah sampai saat ini aparat Dinas Nakertrans sanggup mengontrol cara kerja PJTKI? Apakah mereka cukup berwibawa, cerdas dan mampu meminimalisir praktik percaloan dan pemerasan terhadap TKI? Rakyat NTT tahu seperti apa bentuk dan wujudnya.
Berbicara tentang standar kompetensi profesi, maka ada tahap yang harus dilewati yaitu asessment atau penilaian. Seseorang hanya boleh dikatakan kompeten atau tidak dalam suatu bidang pekerjaan kalau telah di-ases oleh asesor yang kredibel.
Barangkali di sini akan menjadi masalah bagi kita di NTT ketika menilai seorang calon tenaga kerja, misalnya perawat untuk pasar Australia. Pertanyaan besar, siapa asesornya? Apakah aparat Dinas Nakertrans atau pengajar Akper? Apakah asesor itu kredibel, kompeten dan diakui sebagai asesor?
Ini merupakan Pekerjaan Rumah bagi kita. Tetapi tidak ada yang tak mungkin digapai. Kita dapat mengirim sejumlah tenaga mengikuti pelatihan asessment pada lembaga yang terakreditasi secara internasional. Mereka itulah yang akan menjadi asesor. Asessment bukan isu baru bagi aparat pemerintah di NTT. Saya memiliki data tentang pejabat atau aparat pemerintah yang sudah mengikuti program tersebut dan mereka kompeten sebagai asesor. Persoalannya, talenta semacam itu belum diberi panggung untuk mempraktekkan ilmu serta keahliannya. Sekali lagi birokrasi kita memiliki persoalan sendiri yang rumit.
Guna memenuhi kebutuhan pasar kerja manca negara, seperti tenaga perawat di Australia, pemerintah NTT toh dapat membangun kerja sama dengan pemerintah negara tersebut. Apalagi bukan hal baru pemerintah daerah ini menjalin kerja sama dengan Australia. Kerja sama itu sudah berlangsung sejak 20-an tahun lalu, salah satunya dan paling intens dengan negara bagian Australia Utara (Northern Territory Australia). Problem kita terletak pada agenda aksi yang tidak terencana dan terukur sehingga jalinan kerja sama itu seolah sia-sia belaka. Hasilnya tidak cukup signifikan bagi kemajuan daerah kita.
Untuk kebutuhan asesor bagi tenaga kerja NTT pada sejumlah profesi yang dibutuhkan Australia Barat, misalnya, kita dapat menjalin kerja sama lewat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Departemen Tenaga Kerja Australia Barat. Melalui MoU itu, pemerintah Australia Barat dapat mengutus asesor mereka untuk menilai kompeten tidaknya tenaga kerja NTT yang akan dikirim ke sana.
Kalau Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer pada 7 November 2007 lalu memimpin sendiri tim lengkap pemerintah Federal Australia turun ke Kupang dan Pulau Rote guna mensosialisasikan praktik illegal fishing serta program lainnya di NTT dalam bidang pendidikan dan kesehatan, sekadar menjalin kerja sama menghadirkan asesor agaknya bukan perkara besar. Sudah beratus bahkan beribu-ribu kali pejabat pemerintah Australia menegaskan, mereka tidak mungkin berpaling dari tetangganya Indonesia.

Akhir kata
Di sela-sela menulis catatan ini saya membolak-balik halaman buku 70 Tahun Seminari Tinggi Ledalero: Setia menggemakan Suara, Berkanjang memantulkan Cahaya (penerbit Ledalero, Agustus 2007). Buku tersebut diterbitkan guna memperingati 70 tahun seminari tinggi tersebut, 5 Mei 2007.
Bola mataku tiba-tiba menukik ke halaman 3 buku itu, tertuju pada bagian akhir paragraf kedua sambutan Rektor Seminari Tinggi Filsafat Katolik (STFK) St. Paulus Ledalero, P. Philipus Tule,SVD.
Data yang disampaikan Pater Philipus Tule menarik perhatian. Mencengangkanku. Setidaknya dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, Seminari Tinggi Ledalero telah mengutus 350 putra terbaik sebagai misionaris ke 46 negara di lima benua. Dan mereka itu “anak tanah” Flobamora. Ah, saya bangga sebagai anak NTT.
Tiga ratus lima puluh orang itu bukan jumlah yang kecil. Mereka memang pergi dan diutus ke seluruh penjuru bumi sebagai imam Tuhan, sang gembala, misionaris SVD. Tetapi jangan lupa bahwa mereka adalah sumber daya manusia (SDM) NTT, tenaga terdidik dan terbaik asal NTT. Mereka sama dengan saya yang bisa baca dan tulis dengan sumber gizi utama makan ubi kayu, jagung titi, jagung katemak, pisang bakar dan minum air kelapa.
Dengan bekal ilmu, pengalaman serta spiritualitasnya mereka ikut memanusiakan manusia lain di belahan bumi lain yang masih tertinggal dalam banyak aspek kehidupan. Siapa bilang NTT hanya dapat mengirim TKI bermodal otot dan TKW tak terampil yang cuma mendatangkan kisah pahit dan sedih seperti tragedi saudari kita terkasih, Nirmala Bonat?
Prestasi anak Flobamora utusan bukit Ledalero itu harus digemagaungkan, disuarakan kepada Indonesia demi menegaskan satu hal: NTT ini bukanlah yang terkecil di antara gunung-gemunung Nusantara. Suatu bukti sudah lama kita mengirim para manajer, para pemimpin andalan yang mengabdi di lain benua, bagi lain bangsa, bahasa dan budaya.
Tiba-tiba saya bergumam lagi dan bertanya. Bertanya entah kepada siapa yang lebih pantas ditanya. Mengapa kebanggaan itu tidak menular ke bidang profesi yang lain seperti guru, perawat, sopir, tukang las? Apakah bedanya? Di Jakarta, Medan, Balikpapan, Bandung, Surabaya dan banyak tempat di negeri ini yang pernah saya jejaki, saya melihat para manajer berwajah India, Filipina, Singapura, Taiwan atau Malaysia. Mereka berdasi, gagah dan cakap. Piawai berbicara dalam bahasa Inggris dan bahasa internasional lainnya. Mereka ekspatriat yang dipercaya sebagai manajer perusahaan multinasional seperti Nokia, Samsung, Adidas, Nike, Sony Ericsson dan lainnya. Mereka memimpin dan memerintah anak Indonesia yang cuma “menjadi buruh” di negeri sendiri.
India dan Filipina, bukankah mereka sama miskin dan sama papanya dengan Indonesia dan lebih khusus Flobamora? Kok mereka bisa menjadi tenaga terdidik di negeri tercinta? Kemiskinan negerinya tidak menghalangi tekad mereka melanglang buana menguasai pasar kerja global.
Mungkin mimpiku ini terlalu tinggi, paling lambat tahun 2015, yang berdasi seperti itu adalah anak Timor, Rote, Sabu, Sumba, Flores, Alor, Adonara, Solor atau Lembata. Dan, mereka ada di Canberra, Perth, Darwin, Seoul, Yokohama, Amsterdam, Bonn, Kuala Lumpur, Bangkok, Manila, New Dehli, Tokyo, Jeddah, Qatar, Cape Town, Beijing, Birmingham. Mereka sudah menjadi warga dunia karena globalisasi hari ini pun sudah sulit dibendung dan dikekang. Kenari 1 Kupang, Sabtu dinihari 17 November 2007. Tulisan untuk buku “Kemiskinan yang akan diterbitkan Pemuda Katolik Kota Kupang.*

Sumber bacaan:
1. Jannes Eudes Wawa, Ironi Pahlawan Devisa, Penerbit Kompas, September 2005.
2. Paul Budi Kleden dkk (editor): 70 Tahun Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero: Setia Menggemakan suara, Berkanjang memantulkan Cahaya (Penerbit Ledalero, Agustus 2007).
3. NTT kirim empat perawat ke Australia, Pos Kupang 26 September 2007, halaman 4.
4. Penganggur di NTT 118.082 orang, Pos Kupang edisi Rabu 3 Oktober 2007, halaman 1.
5. Poltekes Kupang menunju standar internasional, Pos Kupang edisi Kamis 4 Oktober 2007, halaman 1.
6. Dr. Aloysius Madja: Tidak bermimpi jadi diplomat, Pos Kupang edisi Minggu 28 Oktober 2007, halaman 3.
7. Pemerintah Belanda butuh perawat asal NTT, Pos Kupang edisi 22 Agustus 2002.
8. Tragedi PNS di Sumba Barat, Pos Kupang edisi 6, 7 dan 8 November 1998, halaman 1.

Data diri
Dion DB Putra lahir di Ende, 13 Juni 1969. Dion adalah anak ketiga dari enam bersaudara pasangan Thomas Bata (alm) dan Theresia Masi. Pendidikan SD hingga SMA dijalani di kampung halamannya. Tahun 1995 menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Undana Kupang. Aktif menulis sejak SMA dan bertambah giat ketika mahasiswa. Talenta menulis turun dari ayahnya, seorang guru SD yang mengabdi sejak awal kemerdekaan.
Sebelum bergabung dengan Pos Kupang sejak titik nol yakni 1 Desember 1992, dia menjadi koresponden sejumlah mingguan seperti Dian (Ende), Union Catholic Asian News (UCAN) dan menulis artikel untuk beberapa media terbitan Denpasar, Surabaya dan Jakarta. Dia juga aktivis organisasi, baik intra kampus maupun organisasi ekstra mahasiswa.
Dion yang sejak 2005 menjadi Pemimpin Redaksi Pos Kupang selalu menyebut PMKRI memberi kontribusi besar dalam pembinaan dirinya di saat muda usia. Terakhir ia menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PMKRI Cabang Kupang 1992-1993. Aktivitasnya di organisasi masih bertahan sampai sekarang, terutama organisasi pembinaan olahraga. Kini dia menjabat Ketua Bidang Humas KONI Propinsi NTT.
Dion tidak asing dengan Australia. Selain lebih dari sekali mengunjungi negara tetangga Indonesia itu dalam tugas jurnalistik, sejak tahun 2005, dia intens mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan lembaga kemitraan Indonesia-Australia, IASTP Phase III. Dia tercatat sebagai salah seorang mentor IASTP di NTT. Dion menikah dengan Florida Emanuela Coo asal Nagekeo dan dikaruniai dua orang putra, Cletus Rivaldo Dedo Bata (7 tahun) dan Albertus Trapani Dede Bata (3 tahun). *