Dion DB Putra

MATHEUS Meja bukan siapa-siapa sebelum kejadian 23 November 2006 itu terungkap di ruang publik. Matheus Meja hanya seorang rakyat biasa, sama seperti kebanyakan kita yang lain. Tetapi tindakan almarhum Matheus Meja kiranya menarik perhatian kita karena sarat dengan pesan moral.

Seperti diwartakan harian ini, salah seorang mosalaki (tua adat) atau pemimpin masyarakat di Desa Saga, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende tersebut ditemukan tewas di kebunnya, Kamis dinihari tanggal 23 November 2006.

Matheus Meja diduga mati bunuh diri setelah mengetahui akibat kelaiannya, hutan dalam kawasan Taman Nasional Kelimutu terbakar.Sebagian kawasan hutan Taman Nasional Kelimutu, tepatnya di Wolo Nggembe mulai terbakar pada Rabu (22/11) petang. Sumber api berasal kebun kopi milik Matheus Meja di kaki Wolo Nggembe.

Sebelum meninggalkan kebunnya, Meja membuat api unggun untuk menakut-nakuti kera yang sering merusak tanaman. Tak dinyana, api merambat dan menjilat kawasan hutan di Taman Nasional Kelimutu yang dilindungi. Kebakaran itu baru diketahui Matheus Meja dalam perjalanan pulang ke kampungnya. Ia memutuskan kembali ke kebunnya untuk memadamkan api, namun gagal dan ia sendiri tidak langsung pulang ke kampung pada malam itu juga.

Warga Desa Saga kemudian mencari dia, menyusulnya ke kebun dan mereka terkejut karena menemukan Matheus Meja sudah meninggal dunia pada Kamis (23/11) dinihari.Sejauh ini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan sebab kematian Meja apakah sungguh bunuh diri atau karena sebab yang lain. Namun, tidak ada tanda atau petunjuk almarhum mati dibunuh. Kuat dugaan, Meja bunuh diri karena kelalaiannya menyebabkan kawasan hutan terbakar seluas 5 hektar. Luas hutan di Taman Nasional Kelimutu seluruhnya 5.000 hektar.

Peristiwa itu menarik perhatian karena kebakaran hutan sedang terjadi di daerah ini. Kebakaran terparah melanda kawasan hutan cagar alam Mutis di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada awal November lalu. Titik api sudah padam, namun pelaku pembakaran belum diketahui.

Kebakaran juga terjadi di Gunung Ile Ape, Kabupaten Lembata. Aparat keamanan sudah menangkap pelakunya dan sedang dalam proses hukum.Apapun alasan dan motifnya, akal sehat kita agaknya sulit menerima tindakan bunuh diri seperti yang diduga dilakukan Matheus Meja.

Toh tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukannya. Dan, masih ada jalan lain yang bisa dia tempuh untuk mempertanggungjawabkan perbutannya itu, misalnya melalui proses hukum yang berlaku di negeri ini. Kenyataannya Meja sudah memilih caranya sendiri.

Kita ikut berduka cita dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan iman dan penghiburan.Bila benar almarhum memilih cara itu sebagai wujud pertanggungjawaban atas kelalaiannya yang menyebabkan sebagian kawasan hutan Taman Nasional Kelimutu terbakar, maka cara itu menebarkan pesan simbolik. Mosalaki dalam tatanan masyarakat Kabupaten Ende merupakan pemimpin yang memberi arah, menuntun dan memberi contoh.

Sebagai mosalaki, Matheus Meja tentu mengingatkan warganya untuk tidak membakar hutan. Tidak hanya berbicara tetapi harus diikuti tindakan nyata. Ketika larangan itu justru “dilanggar” oleh dirinya sendiri walaupun tanpa sengaja, Matheus Meja merasa terpukul. Respek dan simpati kita untuk almarhum.Di kala banyak orang begitu serakah menghabiskan hutan dan seluruh isinya demi tujuan ekonomis semata. Di saat eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem lingkungan, masih ada orang seperti Matheus yang menyadari kesalahannya.

Bahkan bertindak jauh di luar perkiraan kita. Lihatlah kondisi bangsa kita. Bangsa besar dan luas ini mengirim asap ke negara tetangga saban tahun. Asap itu berasal dari kebakaran hutan dan titik api abadi di Sumatera dan Kalimantan yang tak pernah padam karena eksploitasi berlebihan. Asap itu bertiup ke utara, membuat sesak napas puluhan juta warga negara Singapura dan Malaysia.

Kita dihujat sebagai bangsa yang tidak mampu mengurus diri sendiri. Bahkan menimbulkan masalah kesehatan bagi orang lain melalui asap. Bagi kita di Nusa Tenggara Timur hendaknya disadari bahwa luas hutan kita terus menyusut secara drastis dari tahun ke tahun. Hal itu terjadi karena kelalaian kita sendiri dan rendahnya kesadaran untuk menjaga alam tetap lestari. **Salam Pos Kupang, 30 November 2006 (dion db putra)

YA, kita serukan dengan suara nyaring di ruangan ini agar semua pihak mengambil langkah secepatnya untuk menyelamatkan hutan di kawasan cagar alam Gunung Mutis.

Upaya penyelamatan itu segera dilakukan, jangan ditunda lagi agar kebakaran tidak meluas dan merusak vegetasi hutan andalan di Pulau Timor tersebut.Media ini melaporkan, ratusan hektar hutan di kawasan Gunung Mutis, termasuk wilayah cagar alam di sekitar gunung itu, terbakar sejak hari Kamis (9/11) lalu. Kebakaran diperkirakan masih berlangsung.

Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mengidentifikasi empat titik kebakaran yakni di kawasan sekitar Desa Tune, Tutem, Kuanoel dan Desa Leloboko. Kiranya cukup jelas alasan mengapa kita menyerukan upaya penyelamatan itu selekasnya.

Mutis dan kawasannya termasuk di dalamnya bentangan perbukitan yang mengitari Timau adalah daerah tangkapan air. Belum ada data pasti tentang sumber air yang muncul dari perut perbukitan dan kawasan ini, namun sekitar puluhan, bahkan ratusan sungai bersumber dari kawasan ini. Kebakaran hutan yang menimpa Mutis adalah ancaman sangat serius bagi sumber-sumber air.

Maka kegagalan menjaga ekosistem kawasan Mutis adalah ancaman bagi Noelmina dan Benanain, dua sungai terbesar yang selama ini menjadi sumber air, bukan hanya untuk keperluan air bersih, tetapi sandaran hidup bagi ribuan petani, ternak, satwa liar dan tetumbuhan di Pulau Timor. Mutis adalah jantung kehidupan sekitar 2 juta penduduk Pulau Timor. Jika kawasan terbasah di Timor itu rusak — mudah membayangkan dampak buruknya yang akan kita rasakan kelak.

Hari-hari ini kekeringan masih melanda wilayah Pulau Timor. Hujan sempat turun beberapa hari lalu, tetapi masih menjadi tanda tanya besar bagi kita semua apakah akan berlanjut dengan curah hujan yang semakin besar. Iklim Timor berbeda dan sangat khas dibandingan dengan kawasan lain di Propinsi NTT. Artinya, kita hanya bisa memprediksi kapan kekeringan itu akan berakhir.

Jika kita lengah mengambil langkah, maka bukan mustahil kebakaran akan kian sering terjadi dan semakin merusak ekologi kawasan Mutis dan sekitarnya.Penyebabnya kebakaran itu belum diketahui. Sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan TTS, Drs. John Mella, penyebabnya masih diselidiki tim yang turun ke lokasi kebakaran 24 jam setelah peristiwa itu terjadi Kamis lalu. Prioritas saat ini adalah memadamkan titik api agar areal yang terbakar tidak semakin meluas.

Selain menghentikan amukan si jago merah, mencari penyebab kebakaran mutlak dilakukan. Sepekan sudah kejadian itu berlalu. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan keterangan lengkap tentang penyebabnya dan bagaimana upaya pemadaman yang dilakukan instansi terkait bersama masyarakat. Sekadar menduga-duga, barangkali tidak ada unsur kesengajaan. Titik api boleh jadi berawal dari kebiasaan masyarakat sekitar kawasan hutan lindung itu menyiapkan lahan untuk kebun.

Sudah menjadi tradisi masyarakat kita menyiapkan lahan dengan cara tebas bakar. Tebas pepohonan, rumput dan ilalang kemudian membakarnya. Lahan yang sudah bersih kemudian diolah sambil menanti musim hujan. Datangnya hujan menjadi awal musim tanam. Ketidakhati-hatian masyarakat saat membakar lahan mengakibatkan titik api menjalar ke kawasan lain termasuk hutan Gunung Mutis yang dilindungi tersebut. Budaya tebas bakar sudah berulang kali digugat dan dikritik.

Tidak sedikit pula langkah yang ditempuh guna meminimalisir kebiasaan tersebut. Kenyataannya tidak mudah terwujud. Sebagian besar petani kita di daerah ini masih mengandalkan cara kerja tradisional itu. Memvonis mereka salah pun bukan tindakan yang bijaksana.

Pencegahan dan pengawasan dari instansi berwenang serta semua pemangku kepentingan terkait dengan kawasan Mutis patut kita pertanyakan di sini. Jangan-jangan kita memang lengah sehingga tidak dapat mencegah terjadinya kebakaran ratusan hektar hutan itu. Perlu direfleksikan cara kita bekerja, jangan- jangan masih bergaya ala pemadam kebakaran. Ada soal dulu baru bergerak dan bergiat. Juga bukan tidak mungkin ada persoalan lain yang jauh lebih besar dan kompleks.

Terbakarnya ratusan hektar hutan di kawasan Mutis telah membawa kerugian sangat besar bagi kita semua. Toh hutan tidak jadi dalam sehari, sebulan atau setahun. Butuh waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk menghijaukan kembali lahan yang gundul dan kering. Itupun dengan persyaratan yang berat, apakah kita memikiki komitmen yang kuat serta konsisten dalam pelaksanaannya.

Sikap kita umumnya belum memandang penting upaya menyelamatkan lingkungan. Kita hanya piawai mengekspoitasi dan merusak untuk kepentingan jangka pendek. ***Salam Pos Kupang, 16 November 2006. (dion db putra)

UNTUK menyelesaikan pembangunan gedung kantor bupati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) menganggarkan dana hingga Rp 25 miliar.

Begitulah antara lain warta yang mengemuka dari ujung barat Pulau Flores tersebut dalam beberapa waktu terakhir.Berita itu biasa saja. Lumrah di mana-mana. Toh membangun gedung pemerintah atau fasilitas umum lainnya tentu membutuhkan dana yang tidak kecil.

Apalagi kantor Bupati Kepala Daerah akan menjadi pusat kegiatan administrasi pembangunan suatu kabupaten/kota. Kantor itu hendaknya layak dan pantas sebagai tempat kerja kepala daerah dan seluruh jajaran birokrasinya dalam meramu beragam kebijakan pembangunan serta keputusan-keputusan penting demi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sebagai daerah otonom baru, pembangunan gedung kantor Bupati Kabupaten Manggarai Barat merupakan suatu kebutuhan. Maka harus dipenuhi kebutuhan tersebut. Gedung yang dipakai sekarang tak memadai lagi sebagai kantor bupati.

Selain usianya sudah tua, kantor itu pun bisa dilukiskan terlalu kecil untuk tempat kerja bupati kepala daerah dan segenap aparatur di lingkup Setda Kabupaten Mabar. Menarik perhatian kita adalah tanggapan salah seorang tokoh masyarakat Mabar, Florianus Adu.

Adu menilai Pemkab Manggarai Barat terlalu berlebihan menganggarkan dana hingga senilai Rp 25 miliar untuk merampungkan pembangunan gedung kantor bupati tersebut. “Kami melihat usul dana itu cukup fantastis atau high cost. Kami minta pemerintah jangan berlebihan soal bangunan fisik karena tidak ada gunanya. Percuma jika bangunan megah, tapi sumber dayanya tidak mendukung,” demikian Adu sambil mengingatkan masih ada kebutuhan masyarakat lainnya yang lebih urgen seperti pembangunan infrastruktur jalan, air bersih, sarana pendidikan serta kesehatan.

Menurut pandangan kita, tanggapan Florianus Adu tersebut positif dan patut direspon secara positif juga oleh penentu kebijakan di lingkup Pemkab Mabar berkaitan dengan pembangunan kantor bupati. Kantor Bupati Mabar yang megah, memadai dan layak memang mutlak dibangun. Tetapi apakah pantas sampai menelan dana hingga Rp 25 miliar?

Dalam berbagai kesempatan, pimpinan wilayah Kabupaten Manggarai Barat selalu menekankan pentingnya membangun infrastruktur dasar bagi masyarakat seperti jalan, jembatan, sarana pendidikan dan kesehatan. Usul anggaran untuk pembangunan kantor bupati sebesar itu kiranya perlu ditinjau kembali. Dapat direvisi sehingga bisa dialokasikan untuk membangun sarana vital lainnya di Mabar.

Pembangunan fisik cukup menonjol di Manggarai Barat sejak daerah itu berdiri sendiri menjadi kabupaten. Di ibu kota Labuan Bajo, misalnya, kini berdiri banyak gedung baru. Jalan-jalan lebar dan beraspal mulus. Pengembangan kota wisata tersebut cukup pesat. Namun, masih juga tersembul masalah lain yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Sebagian warga Kota Labuan Bajo mengeluh kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Prioritas pembangunan menjadi langkah penting. Tidak bijaksana jika mengutamakan dana pembangunan gedung kantor bupati dan membiarkan warga ibu kota Labuan Bajo tetap menjerit kesulitan air bersih.Persoalan air bersih juga melanda penduduk yang berdomisili di pulau-pulau di perairan Labuan Bajo dan sekitarnya.

Mereka harus mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi kebutuhan vital tersebut. Bahkan karena keterbatasannya, mereka nekad mengkonsumsi air yang tidak sehat. Diperlukan komitmen serta langkah konkrit untuk membantu penduduk Mabar keluar dari persoalan tersebut. Dampak langsung dari kesulitan air bersih sangat besar.

Salah satunya adalah penyakit diare yang telah menelan banyak korban nyawa di berbagai daerah di NTT.Warta terakhir menyebutkan, Kabupaten Mabar termasuk dalam delapan kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berisiko tinggi terjadinya rawan pangan tahun ini. Daerah lainnya adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Lembata, Sikka, Ende dan Kabupaten Ngada. Rawan pangan merupakan masalah rakyat NTT yang terjadi saban tahun dan kita kerapkali tidak mengantisipasinya dengan baik.

Dengan mengangkat kenyataan seperti ini harapan kita sederhana saja agar Pemkab Mabar lebih bijak dalam menetapkan skala prioritas pembangunan untuk rakyatnya. Tidak salah membangun gedung pemerintah yang megah dengan dana miliaran rupiah. Tetapi gedung megah harus diikuti dengan pelayanan yang mulia. Dengan demikian baru bisa dikatakan pemerintah sungguh hadir untuk rakyat! **Salam Pos Kupang, 31 Oktober 2006. (dion db putra)